Dubes Aussie Sanggupi Bawa Investor Masuk Batam

INILAHCOM, Batam - Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Grigson janji ajak investor dari negaranya investasi di Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam.

"Saya jadi bersemangat untuk mengajak investor Australia melakukan bisnis di sini," kata Paul Grigson usai bertemu Wali Kota Batam Muhammad Rudi di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (20/4/2016).

Dubes Australia Paul Grigson sengaja melakukan kunjungan kerja ke Batam untuk melihat potensi investasi di kota itu, sekaligus memastikan status hukum dan perlindungan terhadap PMA.

Dan setelah mendapatkan penjelasan, ia menyimpulkan berinvestasi di Batam lebih mudah dibandingkan daerah lain. "Melakukan bisnis di sini lebih mudah dibanding daerah lain," kata dia.

Hingga saat ini, baru satu perusahaan Australia yang beroperasi di Batam, yaitu Austin Engineering yang bergerak di bidang pertanbangan. Dan perusahaan diklaim cukup sukses.

Dari pengalaman itu, Paul berharap lebih banyak lagi perusahaan Australia yang menanamkan modal di Batam. "Saya berhasrat untuk melihat lebih banyak lagi perusahaan Australia di Batam," kata Paul. [tar]

Sumber berita:
http://m.inilah.com/news/detail/2289726/dubes-aussie-sanggupi-bawa-investor-masuk-batam
Sumber gambar:
https://www.agriinvestor.com/wp-content/uploads/sites/10/2015/01/Agri-australia-website-banner.jpg

Kapal Cina Masuk Natuna, Yusril: Masalah Serius

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menanggapi masuknya kapal asing dari Cina Kway Fey 10078, yang memasuki perairan di Kepulauan Natuna. Menurut Yusril, hal tersebut harus diwaspadai oleh Pemerintah Indonesia, karena merupakan salah satu ambisi Cina untuk membangun armada militer yang kuat.

Yusril jug mengaitkan penetrasi Cina itu dengan banyaknya pekerja buruh Cina yang bekerja di Indonesia seiring banyaknya investasi negara itu. Masalah ini sangat serius karena membawa dampak politik yang besar terhadap negara Indonesia.

"Jadi sebaiknya insiden itu harus membuat pemerintah berpikir ulang tentang hubungannya dengan Cina. Dan juga dominasi Cina yang semakin menguat. Tidak hanya di ekonomi tapi juga secara penetrasi politik wilayah, dan itu dampaknya besar terhadap Indonesia" kata Yusril Ihza Mahendra di Kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu 26 Maret 2016.

Sumber berita dan gambar:
https://m.tempo.co/read/news/2016/03/27/090757126/kapal-cina-masuk-natuna-yusril-masalah-serius

Bangkitkan Ekonomi Lingga, Pemkab Gandeng Coco-man dan Pahlawan Sabut

Bangkitkan Ekonomi Lingga, Pemkab Gandeng Coco-man dan Pahlawan Sabut

KBRN, Tanjungpinang: Sejak sepuluh tahun terakhir derap pembangunan di kabupaten Lingga dinilai banyak pihak tidak sekencang 6 kabupaten/kota lainnya di provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Oleh karena itu Lingga dibawah kepemimpinan Bupati Alias Wello dan Wakil Bupati M. Nizar bertekad membangkitkan perekonomian masyarakat di kabupaten yang berjuluk bunda tanah melayu ini.

Untuk mewujudkan niatnya tersebut Bupati Alias Wello menggandeng pakar IPB, Prof. Wisnu Gardjito penemu 1.600 formula produk turunan buah kelapa dan Pahlawan untuk Indonesia bidang inovasi teknologi, Ady Indra Pawennari. Keduanya merupakan sosok yang telah membuktikan kesuksesan inovasi dari bahan dasar buah kelapa.

“Sejarah kita ada, alam kita ada, laut kita luar biasa, terumbu karang kita luar biasa. Itu kan semua punya nilai jual yang tinggi. Saya yakin pasti Lingga akan bangkit secara ekonomi dan apa semuanya,” ungkap Wello dengan dialek melayu Lingga yang cukup kental, usai dilantik di Tanjungpinang, Rabu (17/02/2016).

Dari bahan baku buah kelapa yang cukup melimpah di Lingga akan diproduksi berbagai macam produk turunan buah kelapa seperti sabun, sampoo, body lotion, syirup, minyak kelapa, virgin coconut oil (VCO) hingga perabot rumah tangga, bahan bakar mesin dari olahan air kelapa dan ratusan jenis produk lainnya.

Selain itu pemkab Lingga juga mulai Maret nanti akan menyulap ribuan hektar lahan tidur menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang produktif guna menghidupkan agro bisnis di wilayahnya yang terbilang subur. Perihal niatnya ini, Bupati Lingga sudah memiliki kesepakatan dengan inovator teknologi serbuk sabut kelapa Ady Indra Pawennari, yang juga pengusaha sukses dibidang industri sabut kelapa dari Tanjungpinang.

Senada dengan Bupati Lingga, Prof. Wisnu Gardjito mengatakan, sudah saatnya daerah tidak bergantung pada APBD lagi, namun bagaimana dengan APBD yang dimiliki dapat menghasilkan pemasukan yang berlipat-lipat. Caranya tidak perlu mengundang investor dari luar negeri, melainkan cukup pemda menggandeng investor lokal yang memahami persoalan dan membawa solusi bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

"Saya datang ke Kepri bukan ingin makan APBD, karena hidup saya sudah lebih dari cukup, alhamdulillah. Tapi saya kesini ingin mengajak kita semua bangkit dengan modal yang kita miliki sendiri. Di kepala saya ini ada 1600 formula. Saya ingin semuanya dipakai oleh rakyat Indonesia sebagai produsen buah kelapa terbesar di dunia," papar Gardjito.

Salah satunya yang bisa dikembangkan di Lingga adalah industri berbasis buah kelapa. Gardjito yang di dunia keilmuan dijuluki manusia kelapa atau Coco-man itu menjamin dalam waktu 6 bulan kabupaten Lingga akan bangkit, jika seluruh masyarakat yang didukung oleh pemda berikut DPRD-nya menjalankan Industri kerakyatan tersebut.(gus)
Sumber berita:
http://rri.co.id/yogyakarta/post/berita/249460/ekonomi/bangkitkan_ekonomi_lingga_pemkab_gandeng_cocoman_dan_pahlawan_sabut.html
Sumber Gambar:
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_vCQ0cMBmGak6rI0s0FgzV2BTM1w0yH0ePXQl7gP2auqMZrb6H3dY067lCAaH9Dpi0iP0tO5J_LpXqLUrvCUcrrNv2esHBmLiGhX7yyyV8mwFxD3mK_8MTZTbRLXhFH4JTwkir23UttI/s320/kelapa+yang+sudah+jatuh+daripohonnya-1.JPG

Rencana Bentuk Dewan Kawasan PBPB Batam

Sebelum mengubah Status Batam menjadi KEK, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan PBPB Batam pada tanggal 29 Februari 2016. Dalam ketentuan tersebut ditetapkan Dewan Kawasan PBPB Batam diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Adapun anggota Dewan Kawasa‎n PBPB Batam antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekretaris Kabinet, Gubernur Kepulauan Riau, Walikota Batam, dan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Ketentuan itu sekaligus mencabut Keppres Nomor 18 Tahun 2013 mengenai pembentukan Dewan Kawasan PBPB Batam.

"Oleh sebab itu, penyelesaian dengan pola business as usual tidak akan dapat meningkatkan daya saing Batam sebagai pusat perekonomian yang pernah unggul di kawasan regional," tutur Menko Darmin.

Dewan Emban Misi Tarik Investor

Menko Darmin Nasution memimpin langsung Dewan Kawasan Batam. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, dewan kawasan memiliki tugas untuk membenahi, mengatur serta membuat Batam lebih menarik bagi investor.

"Dewan kawasan yang akan membenahi mengatur dan juga membuat Batam lebih menarik bagi investor. Hal-hal secara prinsip selama ini menjadi keluhan investor akan dilakukan pembenahan," jelas dia.

Melalui dewan kawasan akan membentuk badan pengusahaan yang bertugas menjalankan fungsi operasional Batam. Badan pengusahaan tersebut juga bertugas menjalankan audit terhadap BP Batam.

"Dewan kawasan ini akan membentuk badan pengusahaan supaya di lapangan mereka bisa secara oprasional melakukan pembenahan itu. Tentunya dewan kawasan akan melakukan audit BP Batam yang selama ini ada. Kita minta untuk karena pembenahan sampai dengan proses transisi tidak mengambil kebijakan apapun yang akan merugikan siapapun," jelasnya.

Dia mengatakan, bagi dunia usaha tetap mendapatkan keistimewaan. Pihaknya menegaskan adanya dewan kawasan untuk membuat investasi lebih menarik.

"Namanya dewan kawasan, dewan kawasan diatur undang-undang, sebenarnya mengembalikan roh utama untuk mengatur dewan kawasan. Dalam kawasan itu ada bagian free trade zone (FTZ) diatur lebih lanjut. ‎Secara teknis akan dilakukan badan pengusaha," tandas dia.
Sumber berita dan gambar:
http://m.liputan6.com/bisnis/read/2458485/transformasi-batam-jadi-kawasan-ekonomi-khusus

Investor Batam Pindah ke Negara Lain

Sebanyak 30 persen dari ratusan perusahaan di Batam berencana memindahkan pabriknya ke negara lain karena kondisi yang terjadi di Batam. Negara tujuan kepindahan perusahaan tersebut antara lain, Malaysia dan Vietnam.

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Nuryanto membenarkan hal ini. "Yang jelas faktanya 30 persen dari total ratusan pabrik di Batam punya keinginan keluar. Kebanyakan adalah pabrik otomotif, elektronik, dan lainnya. Kemarin saja sudah banyak yang pindah," kata Nuryanto. 

Dia mengatakan, perusahaan atau pabrik tersebut berniat pindah karena berbagai alasan. Mulai dari tidak kompetitif, dualisme kewenangan, ketidakpastian berusaha sampai demo buruh yang marak terjadi di Batam.

"Mereka merasa tidak kompetitif lagi, karena ada negara lain yang lebih baik manajemen, seperti di Malaysia dan Vietnam. Yang paling mempengaruhi memang demo buruh, orang mau dapatkan lebih baik dengan cara seperti itu," dia menjelaskan.

Dia menuturkan, perusahaan tersebut berniat pindah ke negara seperti Vietnam dan Malaysia karena dinilai lebih menjanjikan kemudahan dan kepastian berusaha.

Namun dia mengaku tidak mengetahui seberapa banyak pekerja yang akan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jika perusahaan di Batam tersebut jadi memindahkan usahanya.

"Belum tahu berapa karyawannya. Tapi dari berbagai diskusi, sebanyak 30 persen dari pabrik mau pindah. Itu niat mereka," tegasnya.

Ubah Status Batam jadi KEK

Kondisi tersebut kemudian membuat pemerintah pusat harus turun tangan.  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengubah status Batam dari kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, langkah tersebut diperlukan untuk mengejar ketertinggalan RI dibanding negara lain. "Kami ingin penyelesaian yang tuntas soal Batam. Banyak negara belajar dari Batam mereka berhasil tapi Batam malah ketinggalan," kata Darmin, Senin (14/3/2016).

Ini dilakukan setelah sebelumnya pemerintah memutuskan untuk membentuk Dewan Kawasan Batam guna memperbaiki tata kelola kota ini. Dewan kawasan tersebut ‎dikepalai langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan beranggotakan perwakilan dari 11 lembaga.

Saat ini pemerintah sedang melakukan sosialisasi pengembangan kawasan Batam. Langkah tersebut merupakan transformasi Batam yang akan diubah menjadi KEK.

Darmin mengatakan bahwa Batam akan mengarah kawasan investasi. Meski begitu pemerintah juga mempertimbangkan adanya kawasan pemukiman di sana.

"Di kawasan pemukiman tidak akan mengubah atau mengurangi fasilitas yang sudah ada, baik fasilitas kepada investasi maupun fasilitas kepada penduduk. Cuma kita ingin daerah pemukiman tidak masuk lebih luas ke kawasan investasi," tandas dia.

Sumber berita dan gambar:
http://m.liputan6.com/bisnis/read/2458485/transformasi-batam-jadi-kawasan-ekonomi-khusus

Transformasi Batam Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

Liputan6.com, Jakarta - Batam, telah lama digadang-gadang sebagai lokasi menjanjikan bagi investasi di Tanah Air. Lokasinya yang strategis karena berbatasan dengan negara tetangga Singapura, yang selama ini menjadi pintu ke pasar dunia, diharapkan ikut membuat wilayah ini berkembang. Itu sebabnya, pemerintah menetapkan Batam sebagai ‎kawasan Free Trade Zone (FTZ) beberapa tahun lalu.

Sayang, kini iklim investasi di kota tersebut dinilai mulai kurang menjanjikan. Ini seiring konflik perburuhan dan dualisme kewenangan antara Badan Pengelolaan (BP) Batam serta Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Manager of Admin dan General Affair PT Batamindo Investment Cakrawala, pengelola kawasan industri Batamindo, Tjaw Hioeng membenarkan masih adanya dualisme kewenangan perizinan antara BP Batam dan Pemko Batam, saat dihubungi Liputan6.com, beberapa waktu lalu.

Pemerintah pusat, memberikan wewenang BP Batam dalam hal perizinan pusat. Sementara Pemkot Batam berwenang mengeluarkan izin daerah meskipun proses perizinan ada di bawah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Kewenangan BP Batam seperti menerbitkan izin prinsip Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), angka pengenal impor dari Kementerian Perdagangan dan izin dari Kementerian lain. Sedangkan Pemkot Batam menangani izin daerah, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), domisili, tanda daftar perusahaan dan izin-izin lingkungan," ujar Tjaw.

Tugas dan tanggungjawab serta wewenang yang diberikan kepada BP Batam dan Pemko Batam inilah, yang diakui sangat membingungkan investor. Alhasil, dikabarkan ada investor yang kemudian memindahkan usahanya ke negara lain. Apalagi, aksi demo buruh di Batam oleh investor dinilai terlalu banyak.

Sumber berita dan gambar:
http://m.liputan6.com/bisnis/read/2458485/transformasi-batam-jadi-kawasan-ekonomi-khusus

Menakar Kondisi Mutakhir Ekonomi Bintan

batampos.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan siap menyukseskan gawai nasional Sensus Ekonomi 2016. Kesiapan itu bisa ditilik melalui kegiatan Apel Siaga Sensus Ekonomi, di halaman Kantor BPS Bintan di Ceruk Ijuk, Jumat (18/3).
Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam menyatakan, hasil dari sensus ekonomi kelak merupakan data penting untuk menakar kondisi mutakhir ekonomi Bintan di tahun 2016. Menjadi penting karena, kata Dalmasri, data tersebut bisa menjadi tolok ukur dalam melihat kemajuan pembangunan Bintan selama satu dasawarsa terakhir.

“Data dari kegiatan sensus ekonomi ini penting karena juga akan menjadi landasar dasar dalam mengambil kebijakan berkenaan peningkatan ekonomi masyarakat Bintan di tahun-tahun ke depan,” kata Dalmasri, yang didapuk sebagai pembina apel siaga ini.

Lantaran begitu pentingnya, Dalmasri menjamin, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bintan dari level paling bawah siap membantu turut menyukseskan kegiatan sensus yang baru dimulai pada 1-31 Mei mendatang. “Saya sendiri bakal ikut membantu mengecek di lapangan. Ini data penting, jadi tidak bisa disepelekan,” kata wakil bupati yang baru genap sebulan menjabat ini.

Kepada seluruh petugas sensus, Dalmasri berharap dapat menjalankan tugasnya di lapangan secara maksimal. Datang dari pintu ke pintu warga. Verifikasi faktual dengan kondisi yang sebenarnya ditemukan. “Jangan kemudian hanya memanggil kepala keluarga dan mengajaknya bincang di kedai kopi, ini tak sportif,” ujar Dalmasri.

Diharapkan pula ada koordinasi yang baik antara petugas sensus di bawah naungan BPS Bintan ini dengan pemerintah desa dan kecamatan yang ada. Semua itu demi mewujudkan angka-angka akurat yang merujuk kondisi ekonomi kekinian masyarakat Bintan.

Pada kegiatan Sensus Ekonomi 2016 ini, BPS Bintan memberdayakan 231 petugas sensus yang bakal disebar di 10 kecamatan. Dengan rincian persebaran delapan orang di kecamatan Teluk Bintan, 37 petugas di Bintan Utara, 15 di Teluk Sebong, 46 di Seri Kuala Lobam, 76 di Bintan Timur, 14 di Gunung Kijang, tiga petugas di Manang, empat di Bintan Pesisir, 24 petugas di Toapaya, dan empat petugas di Tambelan.

Kepala BPS Bintan, Ahmadini menerangkan, apel siaga ini merupakan kegiatan guna menambah semangat para petugas sensus yang bakal bekerja penuh selama bulan Mei. Selain itu, semangat dari apel siaga ini diharapkan berdampak dengan semakin tersosialisasikannya kegiatan Sensus Ekonomi yang bakal dilakukan serentak di seluruh daerah di Indonesia.

“Karena nanti pada 17 Agustus, hasil akumulatif sensus ekonomi seluruh Indonesia bakal disampaikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo,” ungkap Ahmadini.

Apa saja yang bakal masuk daftar pada kegiatan sensus ini? Ahmadini menjelaskan, seluruh sektor ekonomi kecuali pertanian bakal menjadi bahan utama. Tidak termasuknya sektor pertanian karena pada 2013 silam sudah dilakukan sensus di sektor ini. Sementara Sensus Ekonomi kali terakhir dilaksanakan pada tahun 2006. Selang satu dekade ini, Ahmadini meyakini telah terjadi peertumbuhan di bidang ekonomi.

“Utamanya di sektor UMKM. Belum lagi kalau melihat perkembangan investasi di Lagoi dan Lobam. Saya yakin meningkat. Tapi angka pastinya baru bisa dilihat nanti setelah sensus ekonomi ini dilakukan,” ujar Ahmadini. (muf/bpos)
Sumber berita:
http://m.batampos.co.id/2016/03/19/menakar-kondisi-mutakhir-ekonomi-bintan/
Sumber gambar:
http://m.batampos.co.id/wp-content/uploads/2016/03/sensus-ekonomi-2016.jpg