Bimtek ini mengundang pembicara dari berbagai instansi penting, yaitu Polres Lingga, Kejaksaan Negeri Lingga, dan Kementerian Dalam Negeri RI. Masing-masing pembicara memberikan materi dan arahan mengenai pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Dalam sambutannya, para pembicara menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa agar mampu mengelola keuangan dengan baik dan menghindari penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Lingga, Bapak Amren, menjelaskan bahwa Bimtek ini sangat diperlukan mengingat kompleksitas tugas dan tanggung jawab aparatur desa dalam mengelola keuangan desa. "Pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar adalah kunci utama untuk pembangunan yang berkelanjutan. Melalui Bimtek ini, kami berharap aparatur desa dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan keuangan," ujar Amren.
Bapak Amren juga menambahkan bahwa pelatihan ini merupakan langkah konkret untuk mencegah terjadinya korupsi di tingkat desa. "Dengan adanya pemahaman yang mendalam tentang regulasi dan prosedur keuangan desa, kita bisa meminimalisir potensi penyimpangan dan korupsi. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas," tambahnya.
Acara Bimtek ini disambut antusias oleh peserta yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, serta perangkat desa lainnya. Mereka menganggap kegiatan ini sebagai kesempatan berharga untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengelola keuangan desa. "Kami sangat berterima kasih atas penyelenggaraan Bimtek ini. Ini sangat membantu kami dalam memahami lebih jauh tentang tata kelola keuangan desa yang baik," kata Bapak Ovi (sekretaris desa) salah satu peserta dari Desa Tinjul, Kabupaten Lingga.
Salah satu poin penting yang dibahas dalam Bimtek ini adalah mengenai perencanaan anggaran desa yang partisipatif. Dalam sesi ini, para peserta diajarkan bagaimana melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran agar anggaran yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Selain itu, para peserta juga dibekali dengan pengetahuan tentang mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. (@jo)
